Dinas Pariwisata Lobar Disorot DPRD, Kontribusi PAD Dinilai Masih Jauh dari Harapan

Lombokbarat.PolitikNTB.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) melalui ketua Komisi II H. Husnan Wadi menilai kinerja Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Lobar gagal sebab tak menunjukkan hasil signifikan dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bidang Pariwisata. 

Sementara, PAD Lobar pada tahun 2026 nanti ditarget mencapai 1 triliun dan pariwisata jadi salah satu sektor andalan untuk mencapai target PAD tersebut. 

"Artinya sampai hari ini peningkatan PAD itu belum terlihat, lalu pertanyaan saya apa yang dia lakukan. Walaupun dia bukan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) penghasil PAD tapi dia pencipta (PAD)," terang Husnan kepada PolitikNTB.com. Sabtu, (9/8/25). 

Menurutnya, meski tak ada kewajiban Dinas Pariwisata mendatangkan PAD tetapi kinerja yang ditunjukkan mestinya mengarah pada terciptanya geliat Pariwisata yang maju. 

Tak adanya inovasi program dan koordinasi lintas sektor membuat Pariwisata Lombok Barat kalah bersaing dengan daerah lain.

Koordinasi lintas sektor dengan melibatkan semua perangkat pemerintahan di Lobar dinilainya penting sebab pemerintah perlu bekerjasama untuk mencapai kesuksesan. 

Ia memberikan contoh pariwisata Senggigi, bila ada koordinasi lintas sektor yang mana DPRD Lobar jadi 'penghubung' maka Senggigi bisa lebih maju dan mendatangkan PAD yang besar untuk kabupaten yang berjuluk bumi Patut Patuh Patju itu. 

"Dia harus berkolaborasi dengan semua pihak, DPR bisa menghubungkan misal dengan Dinas Tata Kota, Dinas DLH semua, itu belum saya lihat yang secara kolektif membangun destinasi wisata Senggigi," katanya. 

Terkait sikap Kadis Pariwisata yang mempertanyakan peran DPRD khususnya Komisi II untuk pariwisata Lobar? Husnan menilai Kadis tak faham tugas dan fungsi dewan. Tiga fungsi utama dewan adalah fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan dan memiliki kedudukan sejajar dengan kepala daerah. 

"Kami berikan ruang seluas-luasnya. Tapi bukan berarti DPR harus eksekusi. Barusan Bupati ke tempat saya dan menyampaikan Senggigi akan disulap dengan seluruh lampu apa seperti destinasi pariwisata internasional. Dan saya pikir ruang koordinasi kami dengan Pak Bupati bukan kepala dinas," ujarnya. 

Sementara untuk diketahui salah satu tugas dan wewenang Komisi II DPRD Kabupaten Lobar yakni membidangi ekonomi dan keuangan seperti perkebunan, kehutanan, perdagangan dan pariwisata. (Red).