DPRD NTB Tekankan Kolaborasi dan Data Akurat untuk Wujudkan Desa Berdaya dan NTB Inklusif

 

Ketua Komisi IV DPRD NTB Hamdan Kasim

Mataram, PolitikNTB.Com-Suasana Bumi Resto, Jumat (19/9), tampak ramai dengan dialog publik yang digelar Lakpesdam NU NTB. Tema yang diangkat kali ini adalah kolaborasi lintas sektor untuk “NTB Inklusif” dan “Desa Berdaya”.

Di hadapan para peserta, Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, menyampaikan dua kata kunci yang menurutnya harus menjadi pegangan bersama, yakni kesejahteraan masyarakat desa dan kolaborasi lintas pihak.

“Bagaimanapun kita membahasnya panjang lebar, kalau tidak ada kolaborasi yang baik antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat sipil, program ini sulit terwujud,” ujarnya, menekankan bahwa Desa Berdaya dan NTB Inklusi bukan sekadar jargon, melainkan kerja kolektif.

Hamdan lalu memaparkan fakta yang cukup mencengangkan. Dari 442 desa di NTB, ada 106 desa yang masih berstatus miskin ekstrem, sementara 336 lainnya masuk kategori miskin absolut. Angka ini, kata Hamdan, harus menjadi pengingat bahwa pengentasan kemiskinan bukan hanya soal bantuan finansial, tetapi juga peningkatan sumber daya manusia dan kemandirian desa.

“Program Desa Berdaya dan NTB Inklusi diarahkan untuk seluruh desa itu. Upaya pengentasan kemiskinan harus dibarengi peningkatan SDM dan kemandirian desa,” tegasnya.

Hamdan juga memastikan bahwa program tersebut sudah masuk dalam Anggaran Perubahan yang baru disahkan DPRD bersama Pemprov NTB.

“Program ini sudah dianggarkan puluhan miliar rupiah di APBD perubahan. Ini merupakan konsen Gubernur dan DPRD,” jelasnya.

Namun, di balik optimisme itu, ia menyoroti satu hal krusial, yaitu data. Tanpa data yang transparan dan valid, program sebesar apa pun akan mudah meleset dari sasaran.

“Lakpesdam NU NTB siap membantu percepatan pengentasan kemiskinan, tetapi harus berbasis data, bukan asumsi. Saya kira Bappeda punya data itu,” kata Hamdan, sambil menegaskan bahwa Bappeda memegang kunci keberhasilan program ini.

Dialog publik tersebut juga diisi dengan paparan dari Bappeda Provinsi NTB, Bappeda Lombok Utara, DPRD Provinsi NTB, serta perwakilan pemerintah desa seperti Desa Taman Ayu, Pemenang Barat, dan Santong. Hadir pula badan otonom serta lembaga di lingkungan PWNU NTB dan jejaring Lakpesdam NU se-Pulau Lombok.

Hamdan menutup dengan harapan agar semua pihak bergerak cepat. “Di bulan Oktober kita akan mulai pembahasan APBD murni. Ruang fiskal akan lebih longgar. Semoga program ini bisa segera berjalan efektif,” pungkasnya.

Di ruang diskusi itu, jelas terasa bahwa kolaborasi dan data akurat bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi penting untuk mewujudkan visi NTB Sejahtera, Maju, dan Mendunia.