Bawaslu Lombok Barat Tekankan Pendidikan Politik dalam Penguatan Kelembagaan Bersama Mitra Kerja

Foto: Salah satu pemateri Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu Kaka Suminta

Lombok Barat, PolitikNTB.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menggelar kegiatan dengan tema “Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum Bersama Mitra Kerja” yang berlangsung pada 21–23 Agustus 2025 di Hotel Jayakarta Senggigi.

Kegiatan ini menjadi bagian dari program kerja Bawaslu sekaligus ajang konsolidasi internal serta penguatan sinergi dengan mitra kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan pemilu dan pemilihan di Lobar.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Lobar, Rizal Umami, menekankan pentingnya peran Bawaslu tidak hanya sebagai pengawas teknis pemilu, tetapi juga sebagai institusi yang turut memberi pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya kelompok pemuda dan mahasiswa.

“Politik jangan dilihat sebatas politik praktis saja. Politik itu menyangkut semua aspek kehidupan kita sehari-hari,” tegas Rizal.

Ia juga menyoroti anggapan sebagian masyarakat yang menilai Bawaslu dan KPU hanya bekerja saat ada Pemilu dan Pilkada. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi bukti nyata bahwa Bawaslu tetap bekerja di luar tahapan pemilu, dengan memberi penguatan kapasitas, pendidikan politik, serta mendorong pengawasan partisipatif di tengah masyarakat.

Lebih jauh Rizal mengharapkan ada masukan dari forum untuk dijadikan pertimbangan pengawasan ke depan.

"Teman-teman saya harap memberikan masukan, pertimbangan yang bisa mengubah apa yang kurang, apa yang harus kita tingkatkan," katanya.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber nasional maupun daerah, di antaranya Kaka Suminta (Sekjen KIPP), Nujumudin (Tenaga Ahli Komisi II DPR RI), Lalu Rudi Iskandar, S.Sos., M.H. (Ketua KPU Lombok Barat), Dr. Muhammad Ahyar Fadly, M.Si. (Rektor IAI Qomarul Huda), serta Suhardi, S.IP., M.H. (Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu NTB).

Materi yang dibahas meliputi evaluasi pengawasan Pemilu dan Pemilihan, strategi penguatan kelembagaan Bawaslu pasca tahapan pemilu, hingga proyeksi kebijakan penguatan demokrasi di masa depan. Selain itu, juga digelar sesi khusus membahas penyelesaian sengketa Pemilu, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penegakan hukum pemilu di tingkat daerah.

Peserta yang hadir terdiri dari jajaran Bawaslu, mitra kerja strategis, serta perwakilan masyarakat sipil. Mereka diharapkan dapat menjadi kepanjangan tangan Bawaslu dalam memperluas jangkauan pendidikan politik serta pengawasan partisipatif di tingkat akar rumput.

Melalui penguatan kelembagaan ini, Bawaslu Lobar optimis dapat membangun ekosistem pengawasan yang lebih solid, partisipatif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pemilu di Lombok Barat tidak hanya menjadi rutinitas politik lima tahunan, tetapi juga momentum memperkuat kualitas demokrasi yang benar-benar dirasakan masyarakat.