Komisi IV DPRD Prov. NTB. Syamsul Fikri (kiri) H. Suharto (kanan) saat menggelar hearing tentang SPB
Mataram, PolitikNTB.Com–Komisi IV DPRD Provinsi NTB menggelar rapat dengar pendapat (hearing) terkait pemberlakuan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di lintasan Kayangan–Poto Tano, yang belakangan dikeluhkan masyarakat karena dianggap memperpanjang waktu tunggu penumpang.
Hearing berlangsung dihadiri perwakilan Dinas Perhubungan NTB, GM ASDP, Kepala Syahbandar, serta tim masing-masing instansi dengan total lebih dari 30 peserta.
Dari Komisi IV DPRD NTB hadir H. Suharto dan Syamsul Fikri.
Politisi NasDem Daerah Pemilihan Lombok Barat–KLU, H. Suharto, menegaskan pentingnya penerapan SPB sebagai instrumen vital keselamatan pelayaran sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
“Tidak ada satu kapal pun yang boleh berangkat tanpa SPB. SPB memastikan kapal laik laut, muatan tidak berlebih, penumpang tercatat, dan fasilitas keselamatan siap digunakan,” ujarnya.
Meski demikian, Suharto menekankan perlunya keseimbangan antara aspek keselamatan dan kelancaran pelayaran.
“Kuncinya selamat iya, cepat juga iya. Proses penerbitan SPB jangan sampai mengorbankan waktu tunggu masyarakat,” katanya.
Komisi IV DPRD NTB pun mendorong beberapa langkah nyata, antara lain, digitalisasi proses SPB agar cepat, transparan, dan bisa dipantau real time. Pemeriksaan kapal dilakukan rutin dan berkala, sehingga tidak menumpuk di dermaga. Sosialisasi kepada masyarakat bahwa SPB adalah benteng keselamatan pelayaran. Serta sinergi antar instansi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
"SPB adalah perisai keselamatan bagi pengguna jasa penyeberangan. Namun penerapannya harus bijak, cepat, dan tidak membebani masyarakat,” tegas Suharto.
.jpeg) |
| suasana hearing Komisi IV DPRD Provinsi NTB yang dihadiri oleh perwakilan Dinas Perhubungan, GM ASDP, Kepala Syahbandar serta tim masing-masing. |
0Komentar