Menemukan Simpul Program Sejahtera dari Desa Kabupaten Lombok Barat

 

M. Tajudin (Kanan)

Oleh: M. Tajudin

Lombok Barat, PolitikNTB.Com-Pemangkasan Dana Desa sampai 60 persen jelas bukan soal sepele. Buat desa, ini bukan cuma angka di kertas APBN, tapi langsung terasa di lapangan. Desa tetap diminta melayani warga, membangun ‘ini-itu’, menenangkan situasi sosial di lapangan, sambil anggarannya dibonsai.

Di banyak tempat di Indonesia, akhirnya desa yang kena semprot warga. Padahal, ruang geraknya memang makin sempit.

Di tengah kondisi seperti itu, Lombok Barat memilih tidak ikut-ikutan mengeluh. Pemerintah daerah mencoba jalur lain lewat skema Sejahtera dari Desa. Bukan solusi sakti, tapi setidaknya sebuah upaya yang masuk akal dan kontekstual di tengah diet fiskal nasional.

Yang bikin pendekatan ini terasa beda, Sejahtera dari Desa tidak dimulai dari daftar proyek. Tidak ada paket kegiatan seragam yang dipaksa masuk ke desa. Logikanya dibalik: yang dilihat pertama justru persoalan desa.

Lewat Kamus Usulan, masalah-masalah di desa dikumpulkan, dipetakan, lalu dicocokkan dengan prioritas daerah dan intervensi OPD. Singkatnya, bukan desa yang mengejar anggaran, tapi anggaran yang diarahkan mengikuti masalah desa.

Cara ini pelan-pelan mengembalikan fungsi musyawarah desa. Musdes dan Musrenbang Desa tidak lagi sekadar formalitas tahunan, tapi benar-benar jadi ruang menyampaikan kebutuhan. Setidaknya, usulan desa masih punya ‘alamat’ yang jelas dalam perencanaan daerah.

Entah ini kebetulan atau memang hasil keberanian kebijakan, Sejahtera dari Desa memberi napas tambahan bagi desa-desa di Lombok Barat. Beban pembiayaan tidak lagi sepenuhnya ditumpukan ke Dana Desa yang makin tipis, tapi dibagi ke OPD-OPD sebagai pelaksana intervensi.

Desa-desa di Lombok Barat terlihat relatif “aman”. Program sosial masih ada, pembangunan tetap jalan, dan kegiatan pemerintah masih terasa. Padahal sebenarnya ada pergeseran penting yaitu tanggung jawab anggaran dan pelaksanaan banyak berpindah ke OPD, sementara desa tetap berada di posisi penentu arah dan prioritas.

Sejahtera dari Desa bisa dibilang menyelamatkan desa di Lombok Barat dari kelumpuhan total. Desa tidak lagi diposisikan sebagai korban pemangkasan anggaran, tapi sebagai titik awal perencanaan pembangunan daerah. Meski tidak memegang kas, desa masih punya suara.

Kalau ditarik lebih luas, Lombok Barat memberi contoh bahwa diet fiskal tidak selalu harus dibalas dengan sikap pasrah. Dengan sedikit kreativitas dan keberanian menabrak sekat sektoral, kebijakan alternatif tetap bisa dirancang.

Desa dan Kota

Tantangan berikutnya adalah menjaga keseimbangan antara Sejahtera dari Desa dan pembangunan skala kabupaten. Jangan sampai penguatan desa dianggap berlawanan dengan pembangunan kota atau kawasan wisata.

Pembangunan Alun-alun Kota Gerung dan revitalisasi Kawasan Senggigi sering dipersepsikan sebagai proyek pencitraan. Tapi kalau ditaruh dalam kerangka yang tepat, keduanya justru menjadi pengungkit desa.

Alun-alun Kota Gerung hari ini tidak cuma soal taman dan lampu hias. Ia bisa jadi ruang ekonomi rakyat, tempat produk desa dipajang, panggung seni lokal, sampai titik kumpul UMKM desa. Dalam posisi ini, desa bukan penonton, tapi pemain yang mengisi denyut ekonomi kota.

Begitu juga dengan Senggigi. Kawasan wisata ini idealnya tidak berdiri sendiri. Desa-desa di sekitarnya justru punya peran besar: tenaga kerja, produk lokal, jasa wisata berbasis komunitas, sampai cerita budaya yang membuat pariwisata punya rasa.

Program Desa Satu Data ikut memperkuat arah ini. Dengan pemetaan potensi yang lebih rapi, desa punya peluang lebih besar masuk ke rantai nilai ekonomi kabupaten. Tidak lagi sekadar jadi latar belakang pembangunan.

Keseimbangan ini penting supaya pembangunan Lombok Barat tidak berat sebelah. Kota dan kawasan wisata bergerak di hilir, missal promosi, konektivitas, dan pasar. Sementara desa diperkuat di hulu, yakni produksi berbasis ekonomi.

Kalau dua arah ini benar-benar ketemu, Sejahtera dari Desa tidak akan berhenti sebagai slogan. Ia bisa jadi strategi nyata, bahwa desa hidup, kota bergerak, dan manfaat pembangunan tidak muter di situ-situ saja. Bila semua hal itu berjalan dengan baik,  maka di situlah simpul Sejahtera dari Desa benar-benar terasa untuk Kabupaten Lombk Barat taercinta.